Home > POLITICS SIDE, STRATEGY > PROSEDUR PENGANGKATAN KAPOLRI

PROSEDUR PENGANGKATAN KAPOLRI

polriAwal tahun 2015 pemerintahan Jokowi mendapat masalah terkait pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Masalah tersebut muncul saat KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Nah kita tidak ada urusan dengan polemik yang terjadi, hal yang lebih bermanfaat bagi kita adalah mengetahui bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri di negara Republik Indonesia. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Kepolisian Republi Indonesia adalah salah satu hak prerogatif presiden. Tatacara pergantiannya telah diatur dalam pasal 11 UU nomor 2 tahun 2002. Berikut tata caranya:

  1. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  2. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya.
  3. Persetujuan atau penolakan oleh DPR terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.
  4. Dalam hal DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Calon yang diajukan oleh Presiden dianggap setuju oleh DPR.
  5. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.
  6. Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indinesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
  7. Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
  8. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Kesimpulannya, walaupun mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hal khusus Presiden namun hal tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI hal ini untuk mengontrol kerja pemerintah agar tidak semena-mena, kecuali dalam keadaan mendesak, Presiden boleh memberhentikan sementara Kapolri dengan mengangkat pelaksana tugas baru kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR.

Categories: POLITICS SIDE, STRATEGY
  1. Cucan
    April 22, 2016 at 4:24 pm

    lalu kl mekanisme nya harus melalui persetujuan DPR terlebih dulu, kenapa para kampret masih menyalahkan Jokowi ya? yg aneh aneh aja

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: